Sekretaris Komisi E Usulkan Penambahan SLB Negeri
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian mengusulkan penambahan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri untuk anak berkebutuhan khusus (ABK), terutama di Jakarta Timur.
Anak berkebutuhan khusus
Justin mengatakan, kebutuhan fasilitas pendidikan SLB Negeri di Jakarta Timur cukup tinggi karena banyaknya jumlah penduduknya.
"Saat ini sudah ada satu SLB Negeri di Jakarta Timur, yakni di Kecamatan Jatinegara untuk melayani seluruh anak berkebutuhan khusus," ujarnya, Jumat (22/11).
Komunitas Guru Agama Sampaikan Aspirasi ke Komisi E DPRD DKIJustin menjelaskan, keberadaan SLB Negeri akan sangat membantu warga agar bisa menyekolahkan anak-anaknya, tanpa harus memikirkan biaya pendidikan yang mahal.
"Jumlah penduduk di Jakarta Timur sekitar tiga jutaan, jadi memang satu SLB Negeri jauh dari cukup," ungkapnya.
Ia menambahkan, penambahan pendamping bagi anak dengan autism yang bersekolah di layanan pendidikan inklusif juga perlu menjadi perhatian.
"Idealnya, di setiap kecamatan memiliki setidaknya sekolah inklusif yang juga dilengkapi pendamping anak autism," bebernya.
Menurutnya, anak dengan autism hanya memiliki hambatan dalam berkomunikasi. Meski demikian, kecerdasan mereka biasanya tidak terganggu.
"Kalau untuk disabilitas itu butuh SLB baru ditambah SLB-nya. Tapi, untuk kebutuhan khusus seperti autism itu dibutuhkan sekolah negeri yang menyediakan pendamping," bebernya.
Justin mengapresiasi program layanan Unit Informasi Layanan Sosial (UILS) yang diselenggarakan Dinas Sosial DKI Jakarta. Ia mengaku telah mengunjungi salah satu unit layanan UILS di Tebet yang menurutnya sudah memadai sesuai kebutuhan para penyandang disabilitas mental.
UILS memberikan layanan gratis kepada masyarakat dengan memberikan pelatihan untuk membantu meningkatkan keterampilan dan kemandirian anak berkebutuhan khusus.
"Itu sudah cukup memadai yang di Tebet, namanya unit informasi layanan sosial itu ada daycare gratis untuk masyarakat. Sejauh ini yang saya lihat sudah bagus," paparnya.
Ia meminta agar Dinas Sosial DKI Jakarta dapat meningkatkan sosialisasi program dan layanan yang disediakan pemerintah kepada masyarakat.
"Layanan-layanan ini harus bisa diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan," tandasnya.
